Rm. 800, Sebuah Tuntutan atau Menjadi Masalah Runutan...???

Sabtu lalu, 27 Maret 2009 ketika aku mendapat undangan dari Presiden UNIMIG (Union Migrant) untuk menghadiri dialog dan silaturahmi dengan Dr. Sohibul Iman, anggota DPR PKS dapil luar negeri, aku mendapat kesempatan untuk bisa sedikit berdialog dengan beliau. Terimakasih kepada Pak Iqbal, yang selalu memberikan kesempatan untuk aku mengikuti berbagai acara berkaitan dengan UNIMIG. Sebetulnya, tak semua acara yang disodorkan oleh beliau, aku bisa dengan mudah mengikutinya. Terkadang, berbenturan dengan kesibukanku di rumah. Kepercayaan beliau, untuk selalu melibatkan aku ke berbagai undangan UNIMIG buatku, ia adalah sebuah semangat dan dorongan, supaya aku, tak hanya "berteriak-teriak" di blog saja. Seperti pesannya beliau di facebook dulu, "Kalau ada apa-apa cadangan silakan diusulkan di sana" Itu saat beliau mengundangku menghadiri undangan dialog di KBRI. Sayangnya, aku tidak bisa menghadirinya.
Bertempat di restoran pelita nasi kandar lantai 2, jalan Ampang. Acara, dihadiri oleh berbagai perwakilan pelajar, para pekerja ekspatriat juga beberapa perwakilan dari Tenaga Kerja Indonesia dan dihadiri juga, oleh beberapa rekan wartawan diantaranya, TV One, Antara dan aku tidak tahu lagi (Anaz kok nulisnya basi yah? dah dua minggu githu lho :D). Sebelum acara dimulai, para peserta yang hadir dipersilakan dulu untuk menjamah makan siang, dengan menu nasi kandar. Tak lama setelah itu, acara baru dimulai. Para peserta, mungkin tidak lebih dari 30 orang. Sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan tidak begitu besar. Setelah sedikit sesi sambutan dari beberapa panitia, akhirnya diskusi langsung dilaksanakan. Sedikit perkenalan dari Dr. Sohibul Iman, juga prolognya tentang kinerjanya di DPR setelah memperoleh amanah bekerja di DPR. Dan keberatannya, akan tugas yang diemban sebagai anggota DPR yang menaungi tiga tempat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Inilah kunujungan pertama kali beliau ke luar negeri, setelah masa jabatannya hampir setahun. Awalnya, akan datang dengan salah satu wakil rakyat dari partai Demokrat. Tapi, beliau tidak bisa hadir. Diskusi berjalan cukup lancar. Beberapa perwakilan, melemparkan segala keluh dan kesah kepada anggota legislatif tersebut. Sebagian besar penanya, adalah para pekerja ekspatriat. Dan sesi kedua, aku memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Aku menanyakan tentang tuntutan gaji RM. 800 dari pemerintah Indonesia, kepada Kerajaan Malaysia untuk para pekerja rumah tangga, apakah ia akan menjadi tuntutan, atau akan menjadi masalah runutan? Dan kedua, tentang pembubaran terminal IV di Bandara Soekarno-Hatta, kalaupun ia dibubarkan, kenapa hanya untuk TKW yang berasal dari dua negara saja (Hongkong dan Taiwan) Sementara, tenaga kerja dari Malaysia dan Timur tengah masih mengalami "Kurungan" di terminal IV?. Karena Dr. Sohibul Iman merupakan anggota DPR dari komisi 9, jadi beliau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Beliau akan berusaha menyampaikan keluhan tersebut kepada komisi 11 juga BNP2TKI (Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Wallahu'alam. Semoga amanah itu dapat tersampaikan. :) Selama ini, gaji pembantu dari Indonesia berkisar antara RM.400-RM.600 meskipun, ada juga beberapa yang mendapat gaji RM.700. Ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan oleh pihak Imigrasi Malaysia untuk mengambil pembantu dari Indoensia. Diantaranya, majikan harus berpendapatan tidak kurang dari RM.3000. Juga, calon majikan harus memenuhi beberapa kriteria, misalnya, kedua-dua suami isteri bekerja, ada anak kecil yang harus dijaga, atau ada orang tua lanjut usia, yang harus dijaga. Juga segala adminstrasi yang harus dipenuhi. Dan, pengambilan pembantu rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar. Beberapa agen, berbeda-beda meneptakan bayaran. Bayaran itu berkisar antara RM.3500-RM.6000. Bahkan, katanya ada yang sampai RM.7000 (RM.1=Rp.2600) Melihat syarat dan ketentuannya, adakalanya banyak juga para keluarga yang berpendapatan kurang dari RM. 3000 membutuhkan khidmat pembantu. Dan, melalui beberapa survey kecil-kecilan aku menanyakan kepada para ibu rumah tangga muda, dengan pendapatan mereka yang hampir mencecah RM.10.000 berdua (suami isteri), juga merasa keberatan untuk membayar gaji pembantu sebesar RM.800. kalau untuk keluarga yang berpendapatan begitu besar saja keberatan, bagaimana dengan majikan yang berpendapatan kecil? Aku mengkhawatirkan, akan lebih banyak pembantu, yang tidak dibayar gajinya. Dan menjadi masalah runutan baru, akan semakin banyak tenaga kerja yang bermasalah dengan gaji :( Semoga, pemerintah Indonesia lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerjanya di luar negeri. Tak hanya melakukan tuntutan-tututan, yang kelak akan merugikan tenaga kerja itu sendiri.

3 komentar:

  1. Amin. Semoga smua lebih baik ya mbak. Kaya nya maslah ini gak ada habisnya ya

    BalasHapus
  2. Naz, berarti kalau dikunjungi anggota DPR, kita harus tahu dulu mereka itu dari komisi/bidang apa ya? Karena ternyata tidak semua anggota DPR relevan untuk menjawab keluhan kita. Sayangnya tidak banyak rakyat awam yang mengetahui ini. Termasuk aku.

    BalasHapus

Personal blog, kadang anti sama spammer yang hanya menyebar link. Lebih mengutamakan pertemanan antarpersonal. Komentar kembali dimoderasi masih banyak obat-obatan yang nyepam :D :P